Menurut World Economic Forum, sebuah lembaga nirlaba yang
didirikan oleh 1000 perusahaan papan atas dunia yang berkedudukan di
Jenewa, kewirausahaan merupakan penggerak yang sangat penting bagi
kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Pertumbuhan yang
begitu cepat dari banyak perusahaan tak lepas dari adanya peran
kewirausahaan yang dinilai sebagai sumber pertumbuhan inovasi,
produktivitas dan peluang kerja. Oleh karena itu, menurutnya, banyak
negara secara aktif mempromosikan program kewirausahaan melalui
berbagai bentuk dukungan dari negara.
Dalam laporan penelitiannya pada tahun 2011 yang bertajuk "The Global Entrepreneuralship and Successful Growth Strategies of Early Stage Companies", menunjukkan bahwa 1% dari total 380.000 perusahaan top dunia di 10 negara memberikan kontribusi sebesar 44% dari total penghasilan mereka kepada negara dan 40% memberikan lapangan kerja. Dan 5% dari perusahaan-perusahaan teratas tersebut memberikan kontribusi 72% dari jumlah total penghasilan mereka dan 67% terhadap penyediaan lapangan kerja.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat melalui program pendidikan kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan, diantaranya melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia juga telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada 2 Februari 2011.
Melalui program kewirausahaan masyarakat ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran yang menurut data BPS bulan Agustus 2011, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 7,7 juta orang (6,56%) dari total angkatan kerja sekitar 117,37 juta orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 3,56% berpendidikan SD ke bawah, 8,37% berpendidikan SLTP 10,66% berpendidikan SMA, 10,43% berpendidikan SMK,7,16% berpendidikan Diploma, dan 8,02% berpendidikan Sarjana.
Berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang diidentifikasi, pada umumnya penduduk yang bekerja lebih mengandalkan bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai karyawan/buruh tidak tetap. Dari 109,67 juta orang yang bekerja pada Agustus 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan sebesar 37,77 juta orang (34,44 persen), diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 19,7 juta orang (17,93 persen), dan berusaha sendiri sejumlah 19,4 juta orang (17,70 persen), sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,7 juta orang (3,39 persen). Sementara itu, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada bulan Agustus 2011 sebesar 29,89 juta (12,36 persen).
Sementara itu, jumlah angka putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan masih cukup tinggi. Data Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa dari 2,56 juta lulus SMP/MTs sebesar 1,13% tidak melanjutkan, angka putus sekolah SMA/MA sebesar 3,77%, putus SMK sebesar 3,43%, dan lulus sekolah menengah yang tidak melanjutkan sebesar 45,49%. Bila dijumlahkan lulusan SMP yang tidak melanjutkan, putus sekolah menengah (SMA, SMK, dan MA), dan lulusan sekolah menengah yang tidak melanjutkan mencapai 1.097.303 pada tahun 2008/2009. Angka ini belum termasuk jumlah lulusan perguruan tinggi (akademi dan sarjana) yang tidak langsung mendapatkan pekerjaan, yang jumlahnya juga cukup tinggi.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan suatu langkah terobosan. Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk perlu didorong dan disiapkan kemampuannya. Menurut pendapat Sosiolog David Mc Clelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. Singapura sudah 7,2 %, sedangkan pada 2001 di Indonesia baru 0,18% dari penduduknya yang menggeluti dunia wirausaha. Hal ini juga menunjukkan bagaimana paradigma tentang pendidikan yang ditanamkan oleh penjajah, pendidikan hanya menyiapkan, tenaga-tenaga terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, seharusnya dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha.
Dalam laporan penelitiannya pada tahun 2011 yang bertajuk "The Global Entrepreneuralship and Successful Growth Strategies of Early Stage Companies", menunjukkan bahwa 1% dari total 380.000 perusahaan top dunia di 10 negara memberikan kontribusi sebesar 44% dari total penghasilan mereka kepada negara dan 40% memberikan lapangan kerja. Dan 5% dari perusahaan-perusahaan teratas tersebut memberikan kontribusi 72% dari jumlah total penghasilan mereka dan 67% terhadap penyediaan lapangan kerja.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat melalui program pendidikan kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan, diantaranya melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia juga telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada 2 Februari 2011.
Melalui program kewirausahaan masyarakat ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran yang menurut data BPS bulan Agustus 2011, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 7,7 juta orang (6,56%) dari total angkatan kerja sekitar 117,37 juta orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 3,56% berpendidikan SD ke bawah, 8,37% berpendidikan SLTP 10,66% berpendidikan SMA, 10,43% berpendidikan SMK,7,16% berpendidikan Diploma, dan 8,02% berpendidikan Sarjana.
Berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang diidentifikasi, pada umumnya penduduk yang bekerja lebih mengandalkan bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai karyawan/buruh tidak tetap. Dari 109,67 juta orang yang bekerja pada Agustus 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan sebesar 37,77 juta orang (34,44 persen), diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 19,7 juta orang (17,93 persen), dan berusaha sendiri sejumlah 19,4 juta orang (17,70 persen), sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,7 juta orang (3,39 persen). Sementara itu, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada bulan Agustus 2011 sebesar 29,89 juta (12,36 persen).
Sementara itu, jumlah angka putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan masih cukup tinggi. Data Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa dari 2,56 juta lulus SMP/MTs sebesar 1,13% tidak melanjutkan, angka putus sekolah SMA/MA sebesar 3,77%, putus SMK sebesar 3,43%, dan lulus sekolah menengah yang tidak melanjutkan sebesar 45,49%. Bila dijumlahkan lulusan SMP yang tidak melanjutkan, putus sekolah menengah (SMA, SMK, dan MA), dan lulusan sekolah menengah yang tidak melanjutkan mencapai 1.097.303 pada tahun 2008/2009. Angka ini belum termasuk jumlah lulusan perguruan tinggi (akademi dan sarjana) yang tidak langsung mendapatkan pekerjaan, yang jumlahnya juga cukup tinggi.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan suatu langkah terobosan. Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk perlu didorong dan disiapkan kemampuannya. Menurut pendapat Sosiolog David Mc Clelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. Singapura sudah 7,2 %, sedangkan pada 2001 di Indonesia baru 0,18% dari penduduknya yang menggeluti dunia wirausaha. Hal ini juga menunjukkan bagaimana paradigma tentang pendidikan yang ditanamkan oleh penjajah, pendidikan hanya menyiapkan, tenaga-tenaga terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, seharusnya dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha.
0 komentar:
Posting Komentar